TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN
- Authors
-
-
M.Faisal Rahendra Lubis
Universitas Islam Sumatera UtaraAuthor -
Habib Almunawar Lubis
Universitas Islam Sumatera UtaraAuthor -
Fikri Khaikal
Universitas Islam Sumatera UtaraAuthor -
Raihan Ramadhana
Universitas Islam Sumatera UtaraAuthor -
Rajib Putra Hermawan
Universitas Islam Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Pencemaran Udara, Kawasan Perkotaan, Tinjauan Hukum, Sinkronisasi Regulasi, Sanksi Administratif
- Abstract
- Kawasan perkotaan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa penurunan kualitas udara yang berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum yang mendalam terhadap kerangka regulasi pengendalian pencemaran udara di wilayah perkotaan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun administratif dalam proses implementasi kebijakan dan standarisasi monitoring kualitas udara. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur, yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya fenomena fragmented-legality dalam tata kelola udara perkotaan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah menyediakan basis normatif yang cukup komprehensif sebagai aturan pelaksana sektor lingkungan hidup pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, namun di tingkat tapak masih terjadi disharmoni vertikal dan horisontal. Hal ini terlihat dari ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan peraturan daerah serta adanya ego sektoral antara instansi lingkungan hidup, transportasi, dan penataan ruang. Selain itu, ditemukan disparitas yang signifikan dalam ketersediaan infrastruktur monitoring kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia, yang dipicu oleh ketiadaan mandat anggaran yang bersifat absolut bagi pemerintah daerah. Lemahnya transparansi data dan pergeseran paradigma sanksi menuju administratif juga dinilai belum efektif memberikan efek jera bagi pelanggar emisi karena minimnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengendalian pencemaran udara memerlukan transformasi hukum yang mengintegrasikan data pemantauan real-time ke dalam instrumen kebijakan yang memaksa. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya standarisasi monitoring nasional yang ketat, kewajiban alokasi anggaran infrastruktur lingkungan di APBD, serta integrasi hasil uji emisi ke dalam sistem administrasi kendaraan bermotor guna memperkuat aspek preventif dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
- References
-
Carolin, V., & Kurniati, E. (2025). TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN TERHADAP URBANISASI, LINGKUNGAN, KEMACETAN DI JAKARTA: ANALISIS PERMASALAHAN DAN SOLUSI. JURNAL ILMU EKONOMI (JIE), 4(1), 252–273.
Dzaki, A., Amanullah, D., Maulana, M. S., & Maulana, I. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(6), 212–221.
Fadli, M., Yumni, A., Afriza, A., Marto, P., & Sukma, W. M. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas) https://jhlg.rewangrencang.com/. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12), 1–16.
Hasan, K. (2024). Kualitas udara Indonesia: Memburuk pada tahun 2023 tanpa intervensi efektif dan terpicu El Niño. Bagaimana pada tahun 2024?
Iskandar, J. H., Riyanto, S., & Lubis, E. (2026). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PENCEMARAN SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA AKIBAT SAMPAH LIMBAH INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PENGOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Hukum Jurisdictie, 8(1), 73–96.
Ismail, R. S., & Thaba, A. (2024). HUKUM DAN ETIKA LINGKUNGAN. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
Lambonan, J. M., Lambonan, M., & Tawas, F. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DAN MENGAKIBATKAN POLUSI UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. Jurnal Fakultas
Hukum Lex Crimen, 12(5), 1–12.
Makarim, M. H. (2023). Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta : Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(April), 425–455.
Maria, V., Damayanti, T., & Sima, S. (2025). GAMBARAN KUALITAS UDARA AMBIEN PADA TEMPAT PENGASAPAN IKAN DI DUSUN MAMOKENG KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH. Jurnal
Higiene Sanitas, 1(1), 32–40.
Maula, G. M. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1(2), 145–159.
Mayangsari, M., Nastiti, A., Marselina, M., & Astriani, N. (2024). Assessing compliance with environmental regulations : a case study of fines imposed on companies in the Citarum River Basin , Indonesia. E3S Web of Conferences, 03002(2024), 1–10.
Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. . (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
Muhaimin, M. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press. Mustomi, O., & Sutrisno, E. (2025). BUKU REFERENSI HUKUM PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PENATAAN
RUANG. PT Media Penerbit Indonesia.
Musyary, M. D., & Buchori, I. (2024). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Mengurangi Pencemaran Udara di Kawasan Metropolitan Surakarta untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals ( SDGs ). Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan, 8(2), 137–149.
Peraturan Pemerintah No. 22 (2021).
Rafif, M., & Adlhiyati, Z. (2023). Volume 11 Issue 4, 2023 E-ISSN: 2355-0406 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License TINJAUAN PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BERDASARKAN TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN. Verstek., 11(4), 685–695.
Rusmini, R. (2022). IMPLEMENTASI STUFENBAU THEORIE HANS KELSEN DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Tripantang
Jurnal Tripantang, 11(1), 23–31.
Saputra, H. Y., Syah, N., Dewata, I., Razak, A., Diliarosta, S., Azhar, A., & Syafrijon, S. (2024). Urbanisasi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Lingkungan : Literatur Review. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12), 920–926.
Satmiadji, E., Priyanta, M., Anasya, C. S., Zulkaranain, Z., Mariane, I., Wibisana, A. G., Syaharani, S., Purwendah, E. K., Rugebregt, R. V., Rahmat, R., Siombo, M. R., Naiborhu, N. S. R., Hermawan, S., & Wardana, A. (2022). CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA : Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
Sembiring, R., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., & Fajrini, R. (2014). A N O T A S I UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Edisi Pertama). Indonesian Center
for Environmental Law (ICEL).
Shinta, T. D. (2023). IMPLEMENTASI GREEN BUDGETING PADA PEMERINTAH
DAERAH KOTA. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans, 12(8), 1–17.
Suhaedi, E., & Sodikin, S. (2024). DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA YANG BERASAL DARI KENDARAAN BERMOTOR. Bina Hukum Lingkungan, 5(2), 214–234.
Suyanto, S. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. UNIGRES PRESS.
Syaharani, Z. P. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Sinkronisasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Kebijakan Green Building : Studi Perbandingan Jakarta dan Surabaya. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4), 554–563.
Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., Lailani,
D. P., Mardiya, D. A., Rama, A., Mentari, A., & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral : Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 4(1), 56–65.
Yudono, H., Hadi, S., Basuki, T. M., Savitri, E., Supangat, A. B., Putra, P. B., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Setiawan, O., Nandini, R., Cahyono, S. A., Auliyani, D., Maftukhakh, F., Nada, H., Pratiwi, D., & Hasani, M. (2025). Environmental and Sustainability Indicators Advancing air quality monitoring systems towards sustainable green development : Insight for metropolitan cities in Indonesia. Environmental and Sustainability Indicators, 26(December 2024), 100649. https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100649
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.