Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi
- Authors
-
-
Siti Fatimah Halim
Fakultas Hukum Universitas HasanuddinAuthor
-
- Keywords:
- Khilafah, Negara Hukum, Demokrasi, Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila
- Abstract
- Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah di Indonesia masih menjadi pembahasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian pihak memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus mengganti bentuk negara yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem khilafah serta urgensi penerapannya di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem khilafah memiliki perkembangan dan bentuk penerapan yang berbeda-beda dalam sejarah Islam. Sementara itu, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjadi kebutuhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- References
-
Ahyar, Muzayyin, dan Ni’matul Huda. “Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution.” Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021): 326–349. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726
Basri, dan Mohammad Takdir. “Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023): 51–76. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515
Sodiqin, Ali, dan Anwar M. Radiamoda. “The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State.” Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021): 138–167. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241
Tobroni, Faiq. “State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis.” Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025): 158–175. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915
Hadiyatna, Dian. “Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila.” ANTARA News, 7 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.