PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN
- Authors
-
-
Alvinto Suud
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Sinintha Yuliansih Sibarani
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- human trafficking, Kamboja, pemerintah, perlindungan korban, kerja paksa
- Abstract
- Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan cara-cara yang melawan kehendak korban. Kamboja menghadapi persoalan perdagangan manusia dalam berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan utang, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor kerentanan perdagangan manusia di Kamboja serta mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation 2008 serta lembaga koordinasi seperti National Committee for Counter Trafficking. Pemerintah juga menjalankan sosialisasi, pelatihan, operasi penyelamatan, kerja sama lintas negara, dan rujukan korban. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa korupsi dan dugaan keterlibatan aparat, lemahnya identifikasi korban, keterbatasan layanan, serta belum konsistennya penyidikan terhadap eksploitasi kerja paksa di kompleks penipuan daring. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai prioritas melalui penyaringan korban yang independen, bantuan hukum dan psikososial, pemulangan yang aman, serta penindakan yang transparan terhadap pelaku tanpa mempidanakan korban atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.
- References
-
Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human trafficking) di Kamboja. Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL), 9, 38-62.
Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. Jurnal Selat, 5(2), 134-147.
Amnesty International. (2025, 26 Juni). Cambodia: 'I was someone else’s property': Slavery, human trafficking and torture in Cambodia’s scamming compounds (ASA 23/9447/2025). https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/9447/2025/th/
Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 1-7.
Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. Suara Edukasi Hukum, 1(1).
Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human trafficking. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 5(1), 1-27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cicilia Florita Tri Prahastuti, Chintya Amelia Widiastuti, Angela Dea Valinda, Marsela Puteri Dinanti, Hikma Vivian Adinda, Teki Prasetyo Sulaksono, Fitra Endi Fernanda, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.