KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH
- Authors
-
-
Abdul Muhaimin F
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Mayada Safalia
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Moch Imam Chamdillah
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris
- Abstract
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (hearing), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia, 29(1), 87–99.
Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lex Administratum, 6(3), 45–56.
Mahfud MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Press.
Negara, H. K. (2020). Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–124.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Roaina, Kedudukan dan Peran Panitera dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkara guna Mendukung Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Zaki Abdillah Ahmad, Bima Fitra Ramadan, M. Maulana Reza Assufy, Razan Sulthana Yusrin, Nathan Arundaya, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.