Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan
- Authors
-
-
Zalfa Lathifah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pemaafan Hakim, Pancasila, Politik Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pemidanaan, salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian, penerapan pemaafan masih menghadapi persoalan mengenai batas diskresi hakim, perlindungan korban, kepastian hukum, dan hubungannya dengan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merekonstruksi konsep penerapannya menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen korektif dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan pergeseran politik hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.
- References
-
Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024).
Friska, Vellisia. “Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim.” Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132.
Hage, Markus Yohanis, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M. P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias. “Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi. “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum.” Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196.
Krisnamurti, H. “Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia’s Positive Law to Achieve Dignified Justice.” Litigasi 26, no. 2 (2025): 104–134.
Maleke, Virginia Injily Shela. “Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen (2026).
Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71.
Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.
Raharjo, Eko, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br. Sembiring. “Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral.” IURIS 4, no. 2 (2026).
Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. “Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila.” Integralistik 37, no. 2 (2026).
Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. “Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code.” Journal of Law and Administrative Science 4, no. 1 (2026): 178–191.
Setyawan, Vincent Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 1, no. 1 (2023): 20–24.
Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118.
Tamba, Tono Wilson, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu. “Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026).
Yoesuf, Mochammad. “Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1 (2024).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akhtar Zafarani Cahya Rimra, Ferry Ferdiansyah, Aryaduta Bagaswara R, PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELALUI MUSYAWARAH DAN MEDIASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.