Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan
- Authors
-
-
Zalfa Lathifah
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pemaafan Hakim, Pancasila, Politik Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap orientasi pemidanaan, salah satunya melalui pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan. Meskipun demikian, penerapan pemaafan masih menghadapi persoalan mengenai batas diskresi hakim, perlindungan korban, kepastian hukum, dan hubungannya dengan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta merekonstruksi konsep penerapannya menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan instrumen korektif dalam sistem pemidanaan yang mencerminkan pergeseran politik hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat.
- References
-
Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum. “Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 4, no. 1 (2024).
Friska, Vellisia. “Alternatif Pemidanaan Berdasarkan KUHAP Baru: Kajian Penjatuhan Pidana Pengawasan dan Pemaafan Hakim.” Jurnal Legal Reasoning 8, no. 2 (2026): 107–132.
Hage, Markus Yohanis, Gerardus Bernadus Duka, Yanto M. P. Ekon, Dhesy Arisandielis Kase, dan Nizamuddin Alias. “Constitutionalizing Restorative Justice Based on Pancasila Values for Criminal Justice Reform in Indonesia.” Journal of Law and Legal Reform 7, no. 4 (2026): 2101–2134.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.
Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.
Jumriani, Elly Sudarti, Rizky Maulana, Shalsa Ananda, dan Riza Fahlevi. “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Perlindungan Korban dan Pluralisme Hukum.” Hukum dan Demokrasi 26, no. 2 (2026): 186–196.
Krisnamurti, H. “Harmonizing the Principle of Judicial Pardon in Indonesia’s Positive Law to Achieve Dignified Justice.” Litigasi 26, no. 2 (2025): 104–134.
Maleke, Virginia Injily Shela. “Pemaafan Hakim dalam Mewujudkan Paradigma Pidana Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen (2026).
Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71.
Putri, Novalinda Nadya, dan Muhammad Enaldo Hasbaj. “Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 3 (2026): 2210–2225.
Raharjo, Eko, Irmanjaya Thaher, Helvis, dan Malemna Sura Anabertha Br. Sembiring. “Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral.” IURIS 4, no. 2 (2026).
Samara, Muchlas Rastra, Pujiyono, Irma Cahyaningtyas, dan Sumartini Dewi. “Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila.” Integralistik 37, no. 2 (2026).
Saputra, Doni Surya, dan Adlina Agis Pratiwi. “Harmonization of Pancasila Values in the Objectives of Punishment Under the National Criminal Code.” Journal of Law and Administrative Science 4, no. 1 (2026): 178–191.
Setyawan, Vincent Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Permaafan Hakim dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) 1, no. 1 (2023): 20–24.
Syakir, Yusuf, dan Herman Sujarwo. “Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru.” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 9, no. 1 (2023): 109–118.
Tamba, Tono Wilson, Ni Putu Ega Parwati, dan I Putu Dwika Ariestu. “Judicial Pardon in the Indonesian Criminal Justice System: The Construction of Normative Parameters to Ensure Legal Certainty.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 9, no. 2 (2026).
Yoesuf, Mochammad. “Pancasila sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Baru di Indonesia.” Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1 (2024).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.