Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum
- Authors
-
-
Adinda Rahma Permatasari
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Jens Thomos Gratya Sinaga
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadhifa Rahmadhani
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- anak perempuan, waris adat, Batak Toba, patrilineal, keadilan hukum
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima pemberian orang tua, sehingga dipersoalkan dari sudut persamaan dan nondiskriminasi dalam UUD 1945. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan merumuskan rekonstruksinya berdasarkan prinsip keadilan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik keluarga, meskipun belum seragam dan bertumpu pada putusan atas adat Karo dan Batak Mandailing, bukan Batak Toba. Berdasarkan pemikiran Rawls dan Radbruch, standar CEDAW, serta pembanding Nigeria dan India, penelitian ini mengusulkan lima unsur rekonstruksi: pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris; kedudukan awal yang setara; pembedaan jenis harta; musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi; serta kriteria yang jelas atas frasa “perkembangan zaman dan peradaban” dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- References
-
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 852.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Perubahan Kedua. https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention (Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution). CEDAW/C/GC/29, 30 Oktober 2013. https://hrlibrary.law.umn.edu/gencomm/CEDAW%20Gen%20rec%2029.pdf.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 (dimuat dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Ariani, Maria, Hasnah Aziz, dan Pandri Zulfikar. “Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba.” Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4259.
Christin, Naomi, Emilda Firdaus, dan Ulfia Hasanah. “Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126.
Elpina. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.” Kalam Keadilan 3, no. 2 (2015). https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/24.
Lumban Gaol, Sastra Gunawan, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono. “Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.” Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (Mei 2024). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12955.
Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman).” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 436–447. https://doi.org/10.22146/jmh.37201.
Sidabalok, Harni Indri Ati, Diana Amir, dan Herlina Manik. “Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 4, no. 3 (2023): 455–472. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675.
Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621.
Yehezkiel, Yuan, Amri Panahatan Sihotang, dan B. Rini Heryanti. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang.” Semarang Law Review 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8775.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azmi Robbani Jakfar, Eko Budi Setiawan, Nurus Zaman, URGENSI PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.