Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum
- Authors
-
-
Adinda Rahma Permatasari
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Jens Thomos Gratya Sinaga
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadhifa Rahmadhani
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- anak perempuan, waris adat, Batak Toba, patrilineal, keadilan hukum
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima pemberian orang tua, sehingga dipersoalkan dari sudut persamaan dan nondiskriminasi dalam UUD 1945. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan merumuskan rekonstruksinya berdasarkan prinsip keadilan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik keluarga, meskipun belum seragam dan bertumpu pada putusan atas adat Karo dan Batak Mandailing, bukan Batak Toba. Berdasarkan pemikiran Rawls dan Radbruch, standar CEDAW, serta pembanding Nigeria dan India, penelitian ini mengusulkan lima unsur rekonstruksi: pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris; kedudukan awal yang setara; pembedaan jenis harta; musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi; serta kriteria yang jelas atas frasa “perkembangan zaman dan peradaban” dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- References
-
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 852.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Perubahan Kedua. https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention (Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution). CEDAW/C/GC/29, 30 Oktober 2013. https://hrlibrary.law.umn.edu/gencomm/CEDAW%20Gen%20rec%2029.pdf.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 (dimuat dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Ariani, Maria, Hasnah Aziz, dan Pandri Zulfikar. “Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba.” Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4259.
Christin, Naomi, Emilda Firdaus, dan Ulfia Hasanah. “Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126.
Elpina. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.” Kalam Keadilan 3, no. 2 (2015). https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/24.
Lumban Gaol, Sastra Gunawan, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono. “Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.” Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (Mei 2024). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12955.
Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman).” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 436–447. https://doi.org/10.22146/jmh.37201.
Sidabalok, Harni Indri Ati, Diana Amir, dan Herlina Manik. “Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 4, no. 3 (2023): 455–472. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675.
Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621.
Yehezkiel, Yuan, Amri Panahatan Sihotang, dan B. Rini Heryanti. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang.” Semarang Law Review 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8775.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Piola Fulse, Syafira Aulia Ridwan, Muhammad Alif Sheysha, Irsyad Dahri, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PEMUDA DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TOTAL DIPLOMASI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kartika Febriana Putri, Muhammad Daffa Firansyah, Iin Oktavia Ramadhani, Agnes Arianti, PENERAPAN ASAS TRANSISI DAN LEX MITIOR DALAM MASA PERALIHAN KUHP NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI NOMOR 31/PID.B/2025/PN WGW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nurhandayani, Grace Measy Sobari, Adit Tia Ramadanu, Nandang Kusnadi, PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Hamidatur Riskiyah, Anang Setiyawan, TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.