URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM
- Authors
-
-
Anggit Daka Satryadewa
Universitas SurabayaAuthor -
Hwian Christianto
Universitas SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Pekerja Migran Indonesia, Notaris, Legalisasi, Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, praktik penempatan PMI masih menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pelanggaran isi perjanjian kerja, eksploitasi, perubahan kontrak secara sepihak, serta lemahnya kepastian hukum terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kerja PMI dan mengkaji urgensi legalisasi perjanjian kerja oleh Notaris sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi perjanjian kerja oleh Notaris mampu meningkatkan kepastian hukum karena memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, tanggal penandatanganan, serta memastikan bahwa isi perjanjian dibuat secara sadar dan tidak bertentangan dengan hukum. Legalisasi juga memperkuat nilai pembuktian apabila terjadi sengketa antara PMI dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengintegrasikan kewajiban legalisasi perjanjian kerja dalam sistem perlindungan PMI.
- References
-
Artikel Jurnal
Iman. (2024, May 1). Kekerasan Terhadap Buruh Migran Indonesia Disebut Masih Tinggi.
Irfan Aditya. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja. University Of Muhammadiyah Malang.
Johnny Ibrahim. (2013). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing.
Khoidin. (2020). Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Pengantar Singkat). Laksbang Justitia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata). (2007). Pustaka Yustisia.
Maria Farida Indrati Soeprapto. (2020). Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Kanisius.
Nabilah Muhammad. (2024, March 8). Kekerasan Yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia Pada 2023.
Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu.
Presiden Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Standar, Penandatanganan, Dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.
Pujiati. (2024, March 21). Keaslian Penelitian: Fungsi, Cara Merumuskan, Contoh.
Subekti. (2008). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.
Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar / Sudikno Mertokusumo. Universitas Atma Jaya.
Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
Theresia Lika Christi. (2023). Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia Yang Dapat Diperpanjang Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan.
Working Paper
Iman. (2024, 1 Mei). Kekerasan terhadap buruh migran Indonesia disebut masih tinggi.
Pujiati. (2024, 21 Maret). Keaslian penelitian: Fungsi, cara merumuskan, dan contoh.
Disertasi/Tesis/Paper Kerja
Theresia Lika Christi, Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia Yang Dapat Diperpanjang Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan, 2023.
Buku
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, h.55-56.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 5.
Nurnaningsih Amriani, Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 22.
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 27.
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 197
Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, h. 6-7.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia.
Sumber dari internet
Muhamad, N. (2024, 8 Maret). Ini Kekerasan yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia pada 2023. Databoks Katadata. Data ini memuat laporan Komnas Perempuan mengenai 321 kasus kekerasan terhadap perempuan PMI pada tahun 2023.
Ansori. (2024). Pekerja Migran Kerap Alami Kekerasan hingga Sandang Disabilitas bahkan Kematian. Liputan6.com. Membahas berbagai bentuk kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Febriani, A., Sihombing, O. E. R., Bintang, C., & Tarina, D. D. Y. (2024). Analisis Hukum terhadap Hak Pekerja Migran Indonesia yang Mendapat Kekerasan saat Bekerja. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(3).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.