Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015
- Authors
-
-
Ari Mony
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- penyempurnaan hukum, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Ambon, kualitatif
- Abstract
- Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip maslahah dan upaya menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.
Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.