KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM
- Authors
-
-
Leila Navisa Rabbaniyah
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam IndonesiaAuthor -
Mukhsin Achmad
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Nikah Misyar, Konstruksi Sosial, Living Law, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Perempuan dan Anak
- Abstract
- Nikah misyar, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat tetapi istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya seperti nafkah dan tempat tinggal, mulai menjadi perbincangan dalam masyarakat muslim Indonesia, namun belum memiliki kategori hukum tersendiri. Artikel ini menganalisis bagaimana nikah misyar dikonstruksikan secara sosial dan bagaimana konstruksi tersebut berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal berbasis kepustakaan dengan sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan karya teoretik. Sumber sekundernya berupa artikel ilmiah terbaru. Data dianalisis secara tematik melalui tiga momen konstruksi sosial (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) dan tiga tatanan normatif, yaitu hukum Islam, hukum negara, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini terbentuk dari kepentingan laki-laki dan perempuan di tengah perubahan peran gender dan kemandirian ekonomi perempuan, memperoleh legitimasi melalui otoritas fikih yang beragam dan perantara informal, sedangkan negara belum mengaturnya secara khusus, dan melahirkan kerentanan hukum bagi istri dan anak apabila pelepasan hak tidak terdokumentasi dan perkawinan tidak tercatat. Dalam kerangka living law dan pluralisme hukum, nikah misyar berada di ruang abu-abu karena ketiga tatanan saling mengunci. Artikel ini merekomendasikan perlindungan preventif (pencegahan), protektif (perlindungan), dan korektif (pemulihan) yang menekankan pada kepastian pencatatan, kejelasan dan kesukarelaan pelepasan hak, dan ketersediaan bukti hukum bagi perempuan dan anak.
- References
-
Agung Tri Nugroho. Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis. 1, no. 1 (2019).
Ahmad Auri Aji Zarianto, Nadhira Wahyu Adityarani. Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). 2, no. 3 (2025).
Al Mas’udah. Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam. 1, no. 1 (2023).
Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri. The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari’ah. 14, no. 1 (2026).
Hanifah Dwi Jayanti. 'Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan.' Hukumonline.com, 15 Januari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekankan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/.
Haris Habibi, Ismaidar, Abdul Rahman Maulanan Siregar, Khairuddin Siregar, Jhoni Muda Pratama Barus, Medi Islamta Sembiring, Doni Sabda Tanjung. Reformulasi Living Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Asas Legalitas. 5, no. 2 (2026).
Ismanul Fajri, Helmi Basri, Arisman. Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. 4, no. 1 (2023).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Hukum Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 Tentang Kewajiban Pencatatan Perkawinan.
Lulu Ul Jannah, Inna Fauziatal Ngazizah, Abdurrohman Kasdi. Social Legitimacy versus State Legal Certainty: The Dialectics of Kiai Marriages as Living Law in Dusun Pondok Asem, Kertasemaya, Indramayu. 2026.
Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah. Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili’s Views On Misyar Marriage. 7, no. 2 (2023).
Mariani. Nikah Misyar Perspective Of Women And Child Protection Law. 9, no. 2 (2025).
Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar. 8, no. 1 (2023).
Muhammad Latif Fauzi. Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens Rights The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. 16, no. 2 (2023).
Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi. Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer. 12, no. 1 (2025).
Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, Lailatu Zahroh. Misyar Marriage and Women’s Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective. 18, no. 1 (2026).
Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan. Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java. 6, no. 2 (2025).
Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini diperkuat dengan prinsip bahwa suami-istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.
Pramai Shella Arinda Putri J, Yandri Radli Anadi, Nurdeng Deuraseh. The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights. 15, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.