KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)
- Authors
-
-
Faiz Zaki Wachid
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- ahli waris kepurusa, ahli waris kepurusa, hukum waris adat Bali, hukum waris adat Bali, janda, janda, hak menikmati harta peninggalan, hak menikmati harta peninggalan
- Abstract
- Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422
Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. Kertha Widya, 9(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785
Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Kertha Desa, 12(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273
Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860
Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women’s inheritance rights? Udayana Journal of Law and Culture, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05
Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371
Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993
Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370
Hadikusuma, H. (2015). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
Windia, W. P. (2013). Hukum adat Bali dalam tanya jawab. Udayana University Press.
Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.
Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, Olivia Chairunnisa Wijaya, ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.