TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK
- Authors
-
-
Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain
Universitas JemberAuthor -
Elly Kurnia Agustin
Universitas JemberAuthor -
Emiru Shaqr El Haq
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- tumpang tindih kewenangan, penyidikan korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, kepastian hukum
- Abstract
- Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443
Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Suara Keadilan, 20(2), 147–160.
Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. Jurnal Hukum, 20(2), 431–450.
Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra
Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. Judge: Jurnal Hukum, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997
fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.
Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945
Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/
Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1).
Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.