TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK
- Authors
-
-
Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain
Universitas JemberAuthor -
Elly Kurnia Agustin
Universitas JemberAuthor -
Emiru Shaqr El Haq
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- tumpang tindih kewenangan, penyidikan korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, kepastian hukum
- Abstract
- Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443
Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Suara Keadilan, 20(2), 147–160.
Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. Jurnal Hukum, 20(2), 431–450.
Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra
Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. Judge: Jurnal Hukum, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997
fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.
Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945
Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/
Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1).
Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.