PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Authors
  • Ananda Amalia Az-Zahra

    Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
    Author
  • Sirman Dahwal

    Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
    Author
  • Edytiawarman Edytiawarman

    Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
    Author
Keywords:
testamentaire vrijheid, legitieme portie, hukum waris perdata
Abstract
Artikel ini menelaah kedudukan asas kebebasan berwasiat (testamentaire vrijheid) dalam sistem hukum waris perdata Indonesia yang pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan legitieme portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persoalan bermula dari pertentangan antara Akta Wasiat Nomor 01 Tahun 2012 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 02 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh notaris yang sama, sehingga memperlihatkan kelemahan pencatatan pada Daftar Pusat Wasiat. Dua rumusan masalah diajukan, yakni alasan yuridis pengakuan asas tersebut kendati dibatasi bagian mutlak, serta faktor hukum yang membatasi atau menghambat penerapannya dalam pemenuhan hak waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan kedua akta diperlakukan sebagai bahan hukum primer yang dianalisis secara doktrinal. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas ini tetap diakui karena merupakan perwujudan hak milik pribadi dan otonomi kehendak, tetapi berlaku sebagai kebebasan yang dibatasi sistem. Pembatas substantif bersumber dari sifat memaksa legitieme portie, mekanisme inkorting, serta batas ketertiban umum dan kesusilaan. Hambatan administratif bersumber dari disfungsi Daftar Pusat Wasiat, verifikasi notaris yang dangkal, ketidaksinkronan pencatatan, dan belum jelasnya pertanggungjawaban atas kegagalan pelaporan wasiat.
References

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Atmadjaja, Djoko Imbawani. Hukum Perdata. Malang: Setara Press, 2020.

Flora, Henny Saida, dkk. Hukum Waris KUH Perdata. Batam: Rey Media Grafika, 2025.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. Revised Edition. New Haven: Yale University Press, 1969.

Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Edisi Revisi I. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Perangin, Effendi. Hukum Waris. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Pitlo, A. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1979.

Putri, Elfirda Ade, Windy Sri Wahyuni, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. Hukum Waris. Purwokerto: Pena Persada, 2022.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmi, Atikah, dan Chairunnisa. Hukum Waris Perdata. Medan: UMSU Press, 2024.

Satrio, J. Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1992.

Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-27. Jakarta: Intermasa, 2020.

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-11
Section
Articles

How to Cite

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6515

Similar Articles

381-390 of 493

You may also start an advanced similarity search for this article.