KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT
- Authors
-
-
Aalya Zhafira Salsabila
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Zayyan Nadia Falahi
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Jessica Eva Agustia
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi, musyawarah keluarga
- Abstract
- Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal anak laki-laki menjadi penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut mulai berubah sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan hak yang sama dengan anak laki-laki. Meski begitu, dalam praktiknya yurisprudensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain karena pembagian warisan masih dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat, yurisprudensi tersebut juga baru dapat digunakan apabila sengketa waris diajukan ke pengadilan. Akibatnya, muncul dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya, serta melihat relevansi Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam pembagian warisan adat Batak Toba saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut masih relevan sebagai dasar bagi anak perempuan untuk menuntut haknya dan sebagai pegangan hakim dalam memutus sengketa waris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pembagian warisan tetap bergantung pada kesepakatan keluarga.
- References
-
1. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. 2018.
4. Aruan, Maria Ariani., Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kedudukan Janda Dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba.' Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023).
5. Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. 'Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.' Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
6. Dewi, Dian Kemala. 'Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961.' Warta Dharmawangsa 14, no. 4 (2020): 585–601.
7. Gaol, Sastra G. L., dkk. 'Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.' Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (2024).
8. Lubis, Lundu Parasian. 'Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir).' Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2, no. 3 (2021): 369–392.
9. Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. 'Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak.' Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022).
10. Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan. 'Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961.' Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 7, no. 1 (2025): 66–71.
11. Solver, Yosafat., Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. 'Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961.' Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lyra Liyana, Meazza Vinzaghi, Avriska Mulya Tara Maharani, Maylandri Leoganda Turnip, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amel Lufi Agus Tina, Risma Ayu Sinta Wati, Shaqila Bilqis Areefa NST, Sen Sen Feni Sagita, PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.