KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT
- Authors
-
-
Aalya Zhafira Salsabila
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Zayyan Nadia Falahi
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Jessica Eva Agustia
Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi, musyawarah keluarga
- Abstract
- Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal anak laki-laki menjadi penerus marga sekaligus ahli waris, sedangkan anak perempuan secara adat tidak memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut mulai berubah sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dengan hak yang sama dengan anak laki-laki. Meski begitu, dalam praktiknya yurisprudensi tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Selain karena pembagian warisan masih dipengaruhi oleh musyawarah keluarga dan nilai adat setempat, yurisprudensi tersebut juga baru dapat digunakan apabila sengketa waris diajukan ke pengadilan. Akibatnya, muncul dualisme antara ketentuan hukum adat dan perkembangan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pewarisan adat Batak Toba dan kedudukan anak perempuan di dalamnya, serta melihat relevansi Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dalam pembagian warisan adat Batak Toba saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut masih relevan sebagai dasar bagi anak perempuan untuk menuntut haknya dan sebagai pegangan hakim dalam memutus sengketa waris, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pembagian warisan tetap bergantung pada kesepakatan keluarga.
- References
-
1. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rumusan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. 2018.
4. Aruan, Maria Ariani., Hasnah Aziz, Pandri Zulfikar. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kedudukan Janda Dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba.' Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023).
5. Catrisia, Sonia, Agung Basuki Prasetyo, dan Sri Wahyu Ananingsih. 'Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.' Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–18.
6. Dewi, Dian Kemala. 'Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. No. 179K/SIP/1961.' Warta Dharmawangsa 14, no. 4 (2020): 585–601.
7. Gaol, Sastra G. L., dkk. 'Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.' Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (2024).
8. Lubis, Lundu Parasian. 'Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir).' Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 2, no. 3 (2021): 369–392.
9. Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. 'Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak.' Jurnal Notarius 1, no. 1 (2022).
10. Siregar, Debora, Gracia Patunia Butarbutar, Jelita Teresia Br L. Tobing, Angelia Selina, dan Lasenna Siallagan. 'Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961.' Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 7, no. 1 (2025): 66–71.
11. Solver, Yosafat., Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani. 'Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961.' Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naeshyla Hanuna Wasito, Salsabila Rahma Dina, Oci Senjaya, KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI INTEGRATIF: PEMBELAJARAN SOSIAL, KONTROL SOSIAL, RELASI KUASA, DAN TEKNOLOGI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.