KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Authors
  • Sandana Aura Lailil M

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Selvy Regina Uly Artha R

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Putri Elysia Zahirah

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
Keywords:
hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi Mahkamah Agung, asas keadilan
Abstract
Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti memposisikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga kedudukan anak perempuan dalam pewarisan cenderung tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembagian harta warisan serta kedudukan dan hak waris anak perempuan berdasarkan hukum adat, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam adat Batak Toba pada umumnya mengutamakan keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih banyak memperoleh bagian melalui pemberian orang tua atau kerabat. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan yang setara dengan anak laki-laki atas dasar keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat Batak Toba perlu mempertimbangkan perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.
References

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku ajar hukum adat. Madza Media.

Aisyah, & Alexia, N. (2022). Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323

Gultom, A., Manurung, J. B. R., Taqwa, M. Z., & Tarina, D. D. Y. (2026). Hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.20639286

Lubis, M. F. R., Siahaan, H. O. F., Siregar, D. H., Tanjung, A. R., Arindi, N., & Syahfira, W. (2026). Hukum perkawinan dalam hukum adat Batak: Tinjauan prinsip patrilineal, fungsi Dalihan Na Tolu, dan relevansinya dengan hukum nasional. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 7(1). https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13605

Silaban, N. N., Tobing, T. L., Oktaviana, S., & Rusmawati, D. E. (2026). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3). https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5627

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1961). Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, 23 Oktober 1961.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018, Agustus 2019.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-10
Section
Articles

How to Cite

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6445

Similar Articles

191-200 of 509

You may also start an advanced similarity search for this article.