DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
- Authors
-
-
Ari Munanto
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) UngaranAuthor
-
- Keywords:
- upah minimum kabupaten (UMK), kebutuhan hidup layak (KHL), dampak kenaikan upah, pekerja/buruh, Kabupaten Semarang
- Abstract
- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kebijakan yang dilematis karena pemerintah harus menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja/buruh dengan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan UMK di Kabupaten Semarang, hambatan dalam penetapannya, serta dampak kenaikannya bagi masyarakat pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap 30 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi; data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan UMK Kabupaten Semarang tahun 2015 sebesar Rp1.419.000 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan para pihak dalam sidang pengupahan, ketidaksesuaian jumlah item survei dengan komponen KHL, serta tekanan dari pengusaha dan serikat pekerja. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 67% responden menerima upah sesuai UMK, tetapi 40% merasa upahnya belum mencukupi kebutuhan satu bulan; 46% responden sering lembur dan 13% memiliki pekerjaan sampingan. Untuk menutup kekurangan tersebut, pekerja, terutama yang telah menikah, melakukan lembur dan mencari penghasilan tambahan sehingga waktu untuk rekreasi dan keluarga berkurang. Definisi KHL yang hanya mengacu pada kebutuhan fisik pekerja lajang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, komponen KHL perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan mental dan keluarga pekerja, disertai penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- References
-
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2013 (Katalog Badan Pusat Statistik).
Bambang Setiaji & Sudarsono. 2001. Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktivitas Sektor Industri di Indonesia. Riset Hibah Bersaing. DP2M Depdiknas RI.
Budiyono. 2007. Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Tesis. Pascasarjana Hukum UNDIP Semarang.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Bandung: Erlangga.
Kadarusman, YB. 2004. Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan (Ed. 2). Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Surya. 2012. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
Tjandra, Surya, Yasmin MS Soraya, & Jamaudin. 2007. Advokasi Pengupahan di Daerah. Jakarta: TURC.
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Abdul Muhaimin F, Mayada Safalia, Moch Imam Chamdillah, Muhammad Mashuri, KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.