DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
- Authors
-
-
Ari Munanto
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) UngaranAuthor
-
- Keywords:
- upah minimum kabupaten (UMK), kebutuhan hidup layak (KHL), dampak kenaikan upah, pekerja/buruh, Kabupaten Semarang
- Abstract
- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kebijakan yang dilematis karena pemerintah harus menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja/buruh dengan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan UMK di Kabupaten Semarang, hambatan dalam penetapannya, serta dampak kenaikannya bagi masyarakat pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap 30 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi; data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan UMK Kabupaten Semarang tahun 2015 sebesar Rp1.419.000 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan para pihak dalam sidang pengupahan, ketidaksesuaian jumlah item survei dengan komponen KHL, serta tekanan dari pengusaha dan serikat pekerja. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 67% responden menerima upah sesuai UMK, tetapi 40% merasa upahnya belum mencukupi kebutuhan satu bulan; 46% responden sering lembur dan 13% memiliki pekerjaan sampingan. Untuk menutup kekurangan tersebut, pekerja, terutama yang telah menikah, melakukan lembur dan mencari penghasilan tambahan sehingga waktu untuk rekreasi dan keluarga berkurang. Definisi KHL yang hanya mengacu pada kebutuhan fisik pekerja lajang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, komponen KHL perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan mental dan keluarga pekerja, disertai penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- References
-
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2013 (Katalog Badan Pusat Statistik).
Bambang Setiaji & Sudarsono. 2001. Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktivitas Sektor Industri di Indonesia. Riset Hibah Bersaing. DP2M Depdiknas RI.
Budiyono. 2007. Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Tesis. Pascasarjana Hukum UNDIP Semarang.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Bandung: Erlangga.
Kadarusman, YB. 2004. Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan (Ed. 2). Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Surya. 2012. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
Tjandra, Surya, Yasmin MS Soraya, & Jamaudin. 2007. Advokasi Pengupahan di Daerah. Jakarta: TURC.
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasrul Hidayat, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, Nikmah Rosidah, Budi Riski Husin, PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG: ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN REALITAS EMPIRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Diana Putri Cholifatin, Refika Aulia Salsabila, Hendri Weskya Data, Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.