DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG
- Authors
-
-
Ari Munanto
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) UngaranAuthor
-
- Keywords:
- upah minimum kabupaten (UMK), kebutuhan hidup layak (KHL), dampak kenaikan upah, pekerja/buruh, Kabupaten Semarang
- Abstract
- Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kebijakan yang dilematis karena pemerintah harus menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja/buruh dengan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan UMK di Kabupaten Semarang, hambatan dalam penetapannya, serta dampak kenaikannya bagi masyarakat pekerja. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi terhadap 30 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi; data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan UMK Kabupaten Semarang tahun 2015 sebesar Rp1.419.000 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan para pihak dalam sidang pengupahan, ketidaksesuaian jumlah item survei dengan komponen KHL, serta tekanan dari pengusaha dan serikat pekerja. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 67% responden menerima upah sesuai UMK, tetapi 40% merasa upahnya belum mencukupi kebutuhan satu bulan; 46% responden sering lembur dan 13% memiliki pekerjaan sampingan. Untuk menutup kekurangan tersebut, pekerja, terutama yang telah menikah, melakukan lembur dan mencari penghasilan tambahan sehingga waktu untuk rekreasi dan keluarga berkurang. Definisi KHL yang hanya mengacu pada kebutuhan fisik pekerja lajang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, komponen KHL perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan mental dan keluarga pekerja, disertai penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan.
- References
-
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Badan Pusat Statistik. 2013. Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2013 (Katalog Badan Pusat Statistik).
Bambang Setiaji & Sudarsono. 2001. Upah Minimum, Upah Sektoral, dan Produktivitas Sektor Industri di Indonesia. Riset Hibah Bersaing. DP2M Depdiknas RI.
Budiyono. 2007. Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Tesis. Pascasarjana Hukum UNDIP Semarang.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Bandung: Erlangga.
Kadarusman, YB. 2004. Makro Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rusli, Hardijan. 2011. Hukum Ketenagakerjaan (Ed. 2). Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Tjandra, Surya. 2012. Bab-bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
Tjandra, Surya, Yasmin MS Soraya, & Jamaudin. 2007. Advokasi Pengupahan di Daerah. Jakarta: TURC.
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Miranda, Putra Aguswandi, Jummaidi Saputra, TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.