TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA
- Authors
-
-
Bagas Dava Aji Ramadhan
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor -
Andika Rafa Hendrawan
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor -
Peter Guntara
Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- Kerugian keuangan negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tindak pidana korupsi, kepastian hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi frasa 'kerugian negara' dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, serta memetakan alur pemeriksaan tindak pidana korupsi setelah ditemukannya kerugian negara pasca putusan dimaksud. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat inkonsistensi terminologis pada Pasal 20, yakni penggunaan frasa 'kerugian keuangan negara' pada ayat (2) dan (4), namun frasa 'kerugian negara' pada ayat (5) dan (6). Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berpangkal dari temuan administratif. Melalui Putusan Nomor 66/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 April 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 'kerugian negara' dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'kerugian keuangan negara'. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah memperkuat konsistensi terminologis dan kepastian hukum, sekaligus berimplikasi pada penegasan titik peralihan kewenangan antara lembaga pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan kerugian negara.
- References
-
1. Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
3. Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
4. Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
5. Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
6. Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
7. Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
9. Aji, A. D. (2024). Analisis yuridis hukum pidana dan hukum administrasi dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif Critical Legal Studies. Lex Renaissance, 9(2), 309–332. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art4
10. Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2).
11. Azizah, T. N. A. (2021). Unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 2062–2068. https://doi.org/10.59141/jist.v2i11.270
12. Basuki, E. (2022). Implikasi hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(2). https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17638
13. Hukunala, S. V., & Ajawaila, D. P. (2023). Korupsi sebagai kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 82–89. https://doi.org/10.17977/um019v8i1p82-89
14. Jatmiko, E., & Sudrajat, T. (2026). Pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Law Jurnal, 7(1). https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.8612
15. Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(2), 352–359. https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545
16. Joni, H., Danil, E., & Yuslim. (2023). Studi tentang divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. UNES Law Review, 6(1), 2287–2301.
17. Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan wewenang dalam instrumen hukum administrasi negara. Sanskara Hukum dan HAM, 2(2), 66–79. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.268
18. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 174–182. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811
19. Pahlevi, A. F., & Febrian. (2025). Pertanggungjawaban hukum keuchik dalam tindak pidana korupsi: Analisis kerugian keuangan negara. Lex LATA, 7(1). https://doi.org/10.28946/lexl.v7i1.3340
20. Seleky, A., Nirahua, S. E. M., & Corputty, P. (2022). Kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Pattimura Legal Journal, 1(1), 44–59. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5928
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.