AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- amandemen konstitusi, kedaulatan rakyat, referendum, partisipasi publik, legitimasi konstitusional
- Abstract
- Artikel ini menganalisis dasar konstitusional gagasan amandemen kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan titik berat pada perubahan kedaulatan rakyat dari pengakuan normatif menjadi keterlibatan nyata dalam proses perubahan konstitusi. Penelitian ini mengembangkan argumentasi normatif mengenai rekonstruksi ketatanegaraan dengan membedakan gagasan pembaruan dari ketentuan hukum positif yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prinsip partisipasi bermakna dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta literatur mutakhir mengenai perubahan konstitusi. Analisis menemukan kesenjangan legitimasi demokratis: kedaulatan dinyatakan berada di tangan rakyat, tetapi keputusan perubahan UUD menurut hukum positif ditetapkan melalui MPR tanpa kewajiban referendum nasional. Artikel ini menawarkan desain reformasi bertahap berupa keterbukaan naskah perubahan, petisi konstitusional, forum deliberasi, dan referendum sebagai mekanisme pengesahan tambahan apabila lebih dahulu diberikan dasar konstitusional yang sah. Usulan MPR Rakyat, distingsi negara dan pemerintah, serta pengaman terhadap dominasi elite dan eksklusi warga juga dievaluasi secara kritis. Kebaruan kajian terletak pada perumusan prosedur perubahan yang operasional, partisipatif, dan melindungi kesetaraan hak, bukan pada anggapan bahwa referendum dengan sendirinya menjamin kedaulatan rakyat.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah setelah perubahan keempat, terutama Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 . https://peraturan.bpk.go.id/
Fajri, M. Nurul. (2023). “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 20(1), 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017
Irlandi, Rino, dan Fitra Arsil. (2026). “Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 23(2), 237–261. https://doi.org/10.31078/jk2322
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diputus 25 November 2021. https://www.mkri.id/berita/mk-inkonstitusional-bersyarat%2C-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-dalam-jangka-waktu-dua-tahun-17816
Rondonuwu, Partice. (2023). “Quo Vadis Amandemen Konstitusi: Kebijakan Hukum Partisipatif-Populis Versus Representatif-Elitis.” Hukum dan Demokrasi, 23(4), 228 –241. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.35
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II: Sendi-Sendi/Fundamental Negara. https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Griselda Nathania Valdis, Nenden Chaerunnisa, BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silvana Alivia Fadillah, Regina Sofia Ramadhani, M. Arrafi Rajata, Armansyah Al-Ghifari, M. Athar Akbar, TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.