ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
- Authors
-
-
Jessica Cally
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Olivia Chairunnisa Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Hak Guna Bangunan, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Rumah Susun, Wanprestasi Pengembang, Hak Atas Perumahan
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji akibat hukum penahanan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk oleh pengembang Apartemen City Park Cengkareng serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan SHGB setelah konsumen melunasi kewajibannya merupakan bentuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011. Kondisi ini semakin berisiko karena SHGB Induk akan berakhir pada Februari 2028 dan perpanjangannya perlu diajukan sejak 2026. Perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui PPJB yang memenuhi kepastian legalitas serta perlindungan represif berupa tuntutan ganti rugi, Gugatan Perwakilan Kelompok, sanksi administratif, dan pembentukan PPPSRS untuk mengupayakan perpanjangan SHGB.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
Indonesia. Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU No. 20 Tahun 2011, LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252.
Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Tanah, PP No. 40 Tahun 1996.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 16 Tahun 2021.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sukanti, Arie. (1994). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Rumah Susun. Jakarta: Rajawali Pers.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Ribuan Penghuni Apartemen City Park Cengkareng Terancam Kehilangan Hak Atas Tanah. LKBN Antara.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Pengembang Mangkir Mediasi Sertifikat Apartemen City Park. LKBN Antara.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya fauzi, Kanaya Salsabilla, Nofa kamelia, Roni Rustandi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.