KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
- Authors
-
-
Lisia Syaharani F
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Karenina Marcentia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Sarah Maghfira Aulia P A
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, patrilineal, ninggal kedaton
- Abstract
- Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) yang menempatkan anak laki-laki berstatus purusa sebagai penerus swadharma sekaligus pemegang swadikara atas harta warisan, sedangkan anak perempuan berstatus pradana yang setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga sang suami dan tergolong ninggal kedaton. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana seorang anak perempuan yang telah menikah diakui sebagai ahli waris dalam keluarga asalnya, setelah munculnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hak waris anak perempuan yang telah menikah dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan Keputusan MUDP Bali yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa dikategorikan sebagai ninggal kedaton terbatas, bukan ninggal kedaton penuh, karena masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya. Dengan demikian, ia dimungkinkan memperoleh bagian harta warisan berdasarkan prinsip ategen aswan (dua banding satu), sebagaimana telah ditegaskan di dalam Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi bersifat terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki, serta penerapannya masih dipengaruhi oleh prinsip desa, kala, patra sehingga pelaksanaannya berbeda di setiap desa adat di Bali.
- References
-
Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra.
Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. (15 Oktober 2010).
Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, & Nanang Desga Nilwan. (2020). Hak dan Kedudukan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali. Surabaya: Pustaka Aksara.
Windia, N. L., Wayan P. Wiasti, & Ni Made Arjani. (2013). Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Bali: Udayana University Press.
Windia, Wayan P., & Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Anggita, Putu Ida Ayu Nurma, & Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). Problematika Ninggal Kedaton dalam Kajian Gender Equality. Jurnal Universitas Widya Gama Malang, 6(1).
Cahyani, Firnanda Arifatul, & Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). Unizar Recht Journal, 3(3).
Navydien, Miliarni Deida, & Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(5).
Obara, I Kadek Arya Wiguna, & A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 10(11).
Prasetyo, Agung Basuki, & Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). Diponegoro Law Journal.
Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, & Ketut Sudiatmaka. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, & Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. Jurnal Yustitia, 8(2).
Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, & Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. Jurnal Analogi Hukum, 7(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putriani Noor Apriliana, Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Berbasis Algorithmic Credit Scoring , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanang, Sando Sekti Primantoro, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN PENIPUAN INVESTASI BERBASIS DEEPFAKE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Saskia Meka Talib, Nisrina Nadya Qanita, Muhammad Khalil Aiman, Jemeina Yusuf Gaffar, Justin Keefe Bintang V. Siregar, ANALISIS YURIDIS TINDAK PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS JOHN KEI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.