KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
- Authors
-
-
Lisia Syaharani F
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Karenina Marcentia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Sarah Maghfira Aulia P A
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, patrilineal, ninggal kedaton
- Abstract
- Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) yang menempatkan anak laki-laki berstatus purusa sebagai penerus swadharma sekaligus pemegang swadikara atas harta warisan, sedangkan anak perempuan berstatus pradana yang setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga sang suami dan tergolong ninggal kedaton. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana seorang anak perempuan yang telah menikah diakui sebagai ahli waris dalam keluarga asalnya, setelah munculnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hak waris anak perempuan yang telah menikah dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan Keputusan MUDP Bali yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa dikategorikan sebagai ninggal kedaton terbatas, bukan ninggal kedaton penuh, karena masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya. Dengan demikian, ia dimungkinkan memperoleh bagian harta warisan berdasarkan prinsip ategen aswan (dua banding satu), sebagaimana telah ditegaskan di dalam Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi bersifat terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki, serta penerapannya masih dipengaruhi oleh prinsip desa, kala, patra sehingga pelaksanaannya berbeda di setiap desa adat di Bali.
- References
-
Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra.
Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. (15 Oktober 2010).
Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, & Nanang Desga Nilwan. (2020). Hak dan Kedudukan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali. Surabaya: Pustaka Aksara.
Windia, N. L., Wayan P. Wiasti, & Ni Made Arjani. (2013). Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Bali: Udayana University Press.
Windia, Wayan P., & Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Anggita, Putu Ida Ayu Nurma, & Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). Problematika Ninggal Kedaton dalam Kajian Gender Equality. Jurnal Universitas Widya Gama Malang, 6(1).
Cahyani, Firnanda Arifatul, & Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). Unizar Recht Journal, 3(3).
Navydien, Miliarni Deida, & Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(5).
Obara, I Kadek Arya Wiguna, & A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 10(11).
Prasetyo, Agung Basuki, & Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). Diponegoro Law Journal.
Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, & Ketut Sudiatmaka. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, & Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. Jurnal Yustitia, 8(2).
Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, & Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. Jurnal Analogi Hukum, 7(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwa Putri Alira, Hanim Masfufatin, Djulaeka, DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Karma Paramasanti, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.