KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI
- Authors
-
-
Lisia Syaharani F
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Karenina Marcentia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Sarah Maghfira Aulia P A
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hak waris, anak perempuan, hukum adat Bali, patrilineal, ninggal kedaton
- Abstract
- Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kapurusa) yang menempatkan anak laki-laki berstatus purusa sebagai penerus swadharma sekaligus pemegang swadikara atas harta warisan, sedangkan anak perempuan berstatus pradana yang setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga sang suami dan tergolong ninggal kedaton. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana seorang anak perempuan yang telah menikah diakui sebagai ahli waris dalam keluarga asalnya, setelah munculnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hak waris anak perempuan yang telah menikah dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan Keputusan MUDP Bali yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa dikategorikan sebagai ninggal kedaton terbatas, bukan ninggal kedaton penuh, karena masih dapat menjalankan tanggung jawab tertentu terhadap keluarga asalnya. Dengan demikian, ia dimungkinkan memperoleh bagian harta warisan berdasarkan prinsip ategen aswan (dua banding satu), sebagaimana telah ditegaskan di dalam Keputusan MUDP Bali Tahun 2010. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan yang telah menikah sebagai ahli waris telah diakui, tetapi bersifat terbatas dan tidak setara dengan anak laki-laki, serta penerapannya masih dipengaruhi oleh prinsip desa, kala, patra sehingga pelaksanaannya berbeda di setiap desa adat di Bali.
- References
-
Kitab Hindu Bali Manawa Dharmasastra.
Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. (15 Oktober 2010).
Suarda, I Nengah, M. Riadhussyah, & Nanang Desga Nilwan. (2020). Hak dan Kedudukan Janda dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali. Surabaya: Pustaka Aksara.
Windia, N. L., Wayan P. Wiasti, & Ni Made Arjani. (2013). Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Bali: Udayana University Press.
Windia, Wayan P., & Ketut Sudantra. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Anggita, Putu Ida Ayu Nurma, & Rosalinda Elsina Latumahin. (2023). Problematika Ninggal Kedaton dalam Kajian Gender Equality. Jurnal Universitas Widya Gama Malang, 6(1).
Cahyani, Firnanda Arifatul, & Dia Aisa Amelda. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Dewi, Ni Luh Karyantari Yulian, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Khairul Aswadi. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali di Lombok (Studi di Lingkungan Sweta Selatan Kecamatan Cakranegara). Unizar Recht Journal, 3(3).
Navydien, Miliarni Deida, & Khesya Khusnul Fadhilah Utomo. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita dalam Hukum Adat Bali. Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(5).
Obara, I Kadek Arya Wiguna, & A.A. Gede Oka Parwata. (2022). Kedudukan Wanita Bali yang Ninggal Kedaton terhadap Hak Waris dalam Perspektif Hukum Adat Bali. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 10(11).
Prasetyo, Agung Basuki, & Triyono. (2016). Perkembangan Kedudukan Ahli Waris Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal di Denpasar-Bali (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali). Diponegoro Law Journal.
Putra, Gede Wahyu Aldi, Si Ngurah Ardhya, & Ketut Sudiatmaka. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Udytama, I Wayan Wahyu Wira, & Ida Ayu Indira Sita Dianti. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Adat Bali. Jurnal Yustitia, 8(2).
Yulandin, Ni Kadek Ayu Cahya, I Made Suwitra, & Diah Gayatri Sudibya. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon. Jurnal Analogi Hukum, 7(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.