Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya

Authors
  • Mohammad Fahmi Miftah

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
    Author
  • Ibnu Atiiq Ash Shiddiq

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
    Author
  • Andi Rachmat Maulana

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
    Author
Keywords:
Hukum Waris Interlokal, Awig-awig, Harta Gunakaya, Perda Desa Adat Bali 2019, Pradana
Abstract
Penelitian hukum mengenai hak waris perempuan (pradana) dalam hukum adat Bali umumnya berhenti pada pengakuan hak pascakeputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Tahun 2010. Dalam praktik, pemenuhan hak tersebut menjadi problematik ketika ahli waris perempuan dan harta gunakaya berada di desa adat yang berbeda. Penelitian ini menganalisis implikasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap hak pradana dalam perkawinan beda desa adat, serta merumuskan penyelesaian benturan antara otonomi desa adat dan hak pradana pada tahap eksekusi. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Perda tidak mengatur pewarisan secara langsung dan bersifat ambivalen: Perda menguatkan dasar hak pradana tetapi tidak menyediakan kaidah penentu forum dan hukum bagi sengketa lintas desa adat. Hambatan eksekusi bersifat sosiologis dan struktural, bukan kewenangan hukum desa adat untuk menegasi putusan pengadilan. Penyelesaiannya memerlukan penyelesaian adat melalui mediasi Majelis Desa Adat (MDA), peradilan dan eksekusi negara, serta penataan norma melalui peraturan pelaksana MDA dan verifikasi status tanah.
References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 (1974).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (2009).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 (2019).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871 (2023).

Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941 Nomor 44 (1941).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696 (1997).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175 (2016).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 (2019). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/produk_hukum/2LkjUz2uppItAdVn91LbaE5jMSLA1L2MVwDzPd6d.pdf

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4 (2020). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/produk_hukum/dj9zQ7JkYTcXNpRyWqIOsyQl1KoLOJOOOukD1ixO.pdf

Majelis Desa Adat Provinsi Bali. (2023). Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023 Nomor 06/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang pedoman tata cara penyelesaian wicara dengan cara panengahan (mediasi). https://jidhat.baliprov.go.id/storage/buku/LfBYfq463KWBZ4oraC6rjs1KGBiyOHiYcp5T7tiE.pdf

Majelis Utama Desa Pakraman Bali. (2010). Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766 K/Perdata/1998 tanggal 16 November 1999. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Diksa, I. M., Kumala, I. A. R., & Bakuh, I. K. (2026). Harmonisasi pengaturan kewenangan desa dinas dan desa adat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 18(9). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/27189. (Diakses pada 4 November 2026).

Lesmana, P. I., & Lemes, I. N. (2016). Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kertha Widya Jurnal Hukum, 4(1), 35–52.

Pradnyamita, N. M. S. D., Windari, R. A., & Dantes, K. F. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut perspektif hukum adat Bali (Studi kasus Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(4). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5037. (Diakses pada 4 November 2026).

Wijaya, I. M. G. D. (2026). Eksistensi hukum adat Bali dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di era modern. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 4(3), 688–695. https://doi.org/10.5281/zenodo.23571605

Winaya, M. D. (2018). Petikan Uttara Kanda dalam marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian di Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3(2). https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/564/913. (Diakses pada 4 November 2026).

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-09
Section
Articles

How to Cite

Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6364

Similar Articles

271-280 of 506

You may also start an advanced similarity search for this article.