KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Authors
  • Flovy Adrina Wibowo

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
    Author
  • Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
    Author
  • Yeslar Manda Natalia Manalu

    Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
    Author
Keywords:
Urang Sumando, Harta Suarang, Matrilineal, Perlindungan Hukum, Kematian Istri
Abstract
Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan suami sebagai urang sumando, yaitu pihak yang berada dalam lingkungan keluarga istri tanpa menjadi anggota kaum istri. Kedudukan tersebut menimbulkan persoalan ketika perkawinan berakhir karena kematian istri, terutama terhadap harta suarang, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap haknya berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urang sumando tidak mempunyai hak genealogis atas harta pusaka tinggi, tetapi tetap mempunyai kepentingan ekonomi atas harta suarang yang diperoleh melalui usaha bersama. Hukum nasional memberikan dasar pengakuan atas hak tersebut melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedudukan suami sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam. Kedua hak tersebut memiliki dasar yang berbeda sehingga harus diperhitungkan secara terpisah. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui upaya preventif, berupa kejelasan status dan pembuktian asal-usul harta, serta upaya represif, berupa musyawarah, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan.
References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.

Cahya Alifya Nazwa, Nita Oktaviani, Muhammad Ravi Al-Muntashir, Relit Nur Edi, dan Maskana Qurrota Ayyun. “Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2 (2026).

Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, dan Ummi Yusnita. “Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby.” Jurnal Krisna Law, Vol. 7, No. 2 (2025).

Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2021).

Putri Samiat, Barzah Latupono, dan La Ode Angga. “Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan dari Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 4 (2023).

Putri, R. A. C., Santoso, A. D., dan Yusufhadi, R. (2022). “Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law.

Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. “Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2 (2024).

Nanang Soleman. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasangan atas Bangunan Harta Bersama yang Didirikan di atas Tanah Pusaka Tinggi: Studi Perkara Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan.” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 3 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.4572

Syuryani. “Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Adat Minangkabau.” Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022).

Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2 (2022).

Aini W. dan Ridha, S. (2026). Tradisi Manjopuk Suami jo Carano pada Hari Kematian Istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah. Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek.

Yusrizal, S. (2019). Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syariah. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-09
Section
Articles

How to Cite

KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6361

Similar Articles

361-370 of 500

You may also start an advanced similarity search for this article.