Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu
- Authors
-
-
Irni Kurniawati Hi Sulaiman
Universitas Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- Perkawinan Wanita Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Jinayah, Normalisasi Sosial, UU No. 16 Tahun 2019
- Abstract
- Pergeseran nilai moral dan maraknya hubungan seksual pranikah memicu lonjakan kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah. Fenomena ini melahirkan dilema hukum dan sosial, baik pada tataran teologis maupun administratif. Di Desa Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, tercatat eskalasi kasus pernikahan darurat (married by accident) yang signifikan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif keabsahan perkawinan wanita hamil melalui komparasi perspektif fiqih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Fiqih Jinayah, serta menganalisis dinamika empiris dan hambatan sosiokultural pelaksanaannya di Desa Luhu.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama Kepala KUA Kecamatan Huamual, Sekretaris Desa Luhu, serta tiga pelaku perkawinan wanita hamil. Kredibilitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, lalu dianalisis secara interaktif melalui metode induktif, deduktif, dan komparatif. Secara teoretis-normatif, terdapat pandangan fukaha klasik: Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan akad nikah wanita hamil tanpa syarat iddah atau persalinan, yang kemudian diadopsi secara fungsional-modifikatif oleh KHI Pasal 53 demi kemaslahatan (maqashid syari'ah). Sebaliknya, Mazhab Malikiyah dan Hanabilah melarang keras perkawinan tersebut hingga masa istibra' (melahirkan) selesai dan pelaku melakukan taubat nasuha. Dari sudut pandang Fiqih Jinayah, perkawinan perdata ini tidak menghapus status jarimah (tindak pidana) zina yang bermuatan sanksi teologis berat. Secara empiris di Desa Luhu, angka perkawinan hamil melonjak signifikan dari 19,81% pada tahun 2023 menjadi 31,95% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya gejala normalisasi sosial. Hambatan utama di lapangan bersumber dari benturan regulasi batas usia minimal perkawinan 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, yang memicu peningkatan praktik nikah siri darurat akibat rumit dan mahalnya prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinergi preventif-edukatif yang kuat antara KUA Kecamatan Huamual dan Pemerintah Desa Luhu untuk mengaktifkan kelompok dakwah remaja masjid guna membangun ketahanan moral generasi muda di masa depan.
- References
-
Ahmad, D. (1969). Fiqih jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam. PT RajaGrafindo Persada.
Al-Mawardi. (1998). Hukum perkawinan dalam Islam. BPFE.
Candra, A. A. (2019). Analysis of article 53 Islamic law compilation about kawin hamil. International Halal Conference & Exhibition (IHCE-2019), 1(1), 64–75.
Ghofar, A., & Abd, A. (1996). Pandangan Islam tentang zina dan perkawinan sesudah hamil: Suatu pergeseran nilai sosial. Andes Utama.
Hakim, M. L. (2016). Kursus pra-nikah: Konsep dan implementasinya (Studi komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Jurnal Al-Adalah, 13(2).
Khorshid, A. (2004). Islamic insurance: A modern approach to Islamic banking (1st ed.). Routledge. (Catatan: 'Canada: Frst Publishd' disesuaikan dengan data penerbitan aslinya)
Molong, L. J. (2009). Metode penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. (Catatan: Nama penulis dikoreksi dari Molcong menjadi Molong)
Rangkuti, A., & Syafitri, R. (2020). Pernikahan wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah (Studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) [Skripsi/Tesis tidak diterbitkan].
Ramulyo, M. I. (2004). Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara.
Sari, F. A. (2019). Pandangan tokoh masyarakat Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang tentang pernikahan akibat zina [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten].
Sutopo, H. B. (2002). Metode penelitian kualitatif: Dasar teori dan penerapannya dalam penelitian. Sebelas Maret University Press. (Catatan: 'Maret University Press' dikoreksi menjadi Sebelas Maret University Press)
Syarifuddin, A. (2002). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pustaka Setia.
Umam, K., & Pamukti, A. S. (2015). Hukum Islam dan acara peradilan agama (Ed. 1). Universitas Terbuka.
Yanggo, C. T., & Anshary, H. (1994). Problematika hukum islam kontemporer. Pustaka Firdaus
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.