PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)
- Authors
-
-
Ratih Karma Paramasanti
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor -
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor
-
- Keywords:
- Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, Penyidikan, SP2HP, Visum Et Repertum
- Abstract
- Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.
- References
-
1. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
2. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum. Baturiti, 4 September 2026.
8. Polres Tabanan. 2026a. Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn. Tabanan, 15 Juni 2026.
9. Polres Tabanan. 2026b. Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.
10. Polres Tabanan. 2026c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan. Tabanan, 18 Agustus 2026.
11. Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azmi Robbani Jakfar, Eko Budi Setiawan, Nurus Zaman, URGENSI PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agita Sri Aloina, Tasya Rahmadiyanti, Alifah Syahidna Zahra, ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Aminah Siregar, Ahmatnijar, Sylvia Kurnia Ritonga, IMPLEMENTASI HADANAH TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN HAYAT SABUNGAN JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.