PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)
- Authors
-
-
Ratih Karma Paramasanti
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor -
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor
-
- Keywords:
- Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, Penyidikan, SP2HP, Visum Et Repertum
- Abstract
- Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.
- References
-
1. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
2. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum. Baturiti, 4 September 2026.
8. Polres Tabanan. 2026a. Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn. Tabanan, 15 Juni 2026.
9. Polres Tabanan. 2026b. Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.
10. Polres Tabanan. 2026c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan. Tabanan, 18 Agustus 2026.
11. Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.