URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL
- Authors
-
-
Muhammad Rafif Al Rabani
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Karno IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Karno IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Asas Universalitas, Ekstradisi, Terorisme, Lintas Batas Negara, KUHP Nasional
- Abstract
- Perkembangan tindak pidana terorisme lintas batas negara menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum nasional maupun internasional karena kejahatan tersebut tidak hanya mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat transnasional memungkinkan pelaku melakukan perencanaan, pendanaan, perekrutan, hingga pelaksanaan aksi terorisme di berbagai negara, sehingga penanganannya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada yurisdiksi teritorial suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas universalitas dan mekanisme ekstradisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme lintas batas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, serta mengkaji bagaimana kedua instrumen tersebut dapat memperkuat kerja sama penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas universalitas memiliki urgensi dalam memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat internasional, sedangkan ekstradisi berperan sebagai instrumen kerja sama antarnegara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili atau melaksanakan putusan pidana. Sinergi antara kedua instrumen tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan yurisdiksi, mencegah pelaku terorisme memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara, serta menghindari terbentuknya ruang aman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, penerapan asas universalitas dan ekstradisi perlu diperkuat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara serta hak asasi manusia guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas yang efektif, adil, dan berkeadilan berdasarkan KUHP Nasional.
- References
-
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Devita Kartika Putri (2022) Urgensi Asas Subsider pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ajie, B. W., Santoso, T., Nelson, F. M., Afriansyah, A., & Rusli, M. H. (2026). Extradition and mutual legal assistance in combating transnational terrorism financing: UNTOC and the 1999 Convention in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform, 7(3)
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. (Lihat ketentuan umum terkait asas universalitas dan perluasan yurisdiksi ekstrateritorial).
wibowo, P. A. (2020). "Urgensi Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Internasional." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 245–262.
Susanto, H. (2021). "Mekanisme Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 78–89.
Widodo, T. (2021). "Urgensi Penerapan Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Lintas Negara". Jurnal Hukum Internasional, 8(3), 150-168.
Nimigan, S. (2019). The Malabo Protocol, the ICC and the Idea of “Regional Complementarity.” Journal of International Criminal https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040
Pramono, B., & Larasati, A. (2022). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Penanganan Menjadi Pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 343–351.
Tirtawati, S. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan, 10(2), 111–122.
Burens, L. (2016). Universal Jurisdiction Meets Complementarity: An Approach towards a Desirable Future Codification of Horizontal Complementarity between the Member States of International Criminal Court. Criminal Law Forum, 27, 75–97. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-016-9272-9
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Samuel Manik, ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fahmi Miftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana, Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.