URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL

Authors
  • Muhammad Rafif Al Rabani

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Karno Indonesia
    Author
  • Hudi Yusuf

    Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Karno Indonesia
    Author
Keywords:
Asas Universalitas, Ekstradisi, Terorisme, Lintas Batas Negara, KUHP Nasional
Abstract
Perkembangan tindak pidana terorisme lintas batas negara menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum nasional maupun internasional karena kejahatan tersebut tidak hanya mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat transnasional memungkinkan pelaku melakukan perencanaan, pendanaan, perekrutan, hingga pelaksanaan aksi terorisme di berbagai negara, sehingga penanganannya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada yurisdiksi teritorial suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas universalitas dan mekanisme ekstradisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme lintas batas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, serta mengkaji bagaimana kedua instrumen tersebut dapat memperkuat kerja sama penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas universalitas memiliki urgensi dalam memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat internasional, sedangkan ekstradisi berperan sebagai instrumen kerja sama antarnegara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili atau melaksanakan putusan pidana. Sinergi antara kedua instrumen tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan yurisdiksi, mencegah pelaku terorisme memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara, serta menghindari terbentuknya ruang aman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, penerapan asas universalitas dan ekstradisi perlu diperkuat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara serta hak asasi manusia guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas yang efektif, adil, dan berkeadilan berdasarkan KUHP Nasional.
References

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Devita Kartika Putri (2022) Urgensi Asas Subsider pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ajie, B. W., Santoso, T., Nelson, F. M., Afriansyah, A., & Rusli, M. H. (2026). Extradition and mutual legal assistance in combating transnational terrorism financing: UNTOC and the 1999 Convention in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform, 7(3)

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. (Lihat ketentuan umum terkait asas universalitas dan perluasan yurisdiksi ekstrateritorial).

wibowo, P. A. (2020). "Urgensi Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Internasional." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 245–262.

Susanto, H. (2021). "Mekanisme Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 78–89.

Widodo, T. (2021). "Urgensi Penerapan Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Lintas Negara". Jurnal Hukum Internasional, 8(3), 150-168.

Nimigan, S. (2019). The Malabo Protocol, the ICC and the Idea of “Regional Complementarity.” Journal of International Criminal https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040

Pramono, B., & Larasati, A. (2022). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Penanganan Menjadi Pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 343–351.

Tirtawati, S. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan, 10(2), 111–122.

Burens, L. (2016). Universal Jurisdiction Meets Complementarity: An Approach towards a Desirable Future Codification of Horizontal Complementarity between the Member States of International Criminal Court. Criminal Law Forum, 27, 75–97. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-016-9272-9

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-08
Section
Articles

How to Cite

URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6343

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

211-220 of 317

You may also start an advanced similarity search for this article.