BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Authors
  • Talitha Apsari Indriati

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Shofi Hartanti

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Nastiti Hayuning Swasono

    Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
Keywords:
Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Tinggi, Mamak Kepala Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan
Abstract
Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik komunal matrilineal yang sangat kuat, dimana harta pusaka tinggi milik kaum tidak diposisikan sebagai harta waris individual yang dapat dibagi secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengalihkan harta pusaka tinggi serta bentuk perlindungan dan akibat hukum apabila pengalihan harta tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak Kepala Waris pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara pusaka kaum, bukan pemilik perorangan. Pengalihan harta pusaka tinggi secara adat hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh anggota kaum dan memenuhi syarat darurat adat (mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang ketirisan, gadis gadang belum menikah, membangkit batang tarandam). Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan adat dan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukumnya adalah perbuatan jual beli dan sertifikasi tanah atas nama pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik apabila tidak mencermati keabsahan yuridis atas objek harta pusaka tinggi.
References

Anwar, Chairul. (1997). Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Bushar. (1994). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Amanda, Dina. (2011). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Devinda, Kenny, dan Endang Pandamdari. (2019). 'Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017).' Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1.

Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring, dan Maria. (2026). 'Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025).' Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614.

Harman, Eric, dan Sukirno. (2018). Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Indrasukma, Andre. (2021). 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat.' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 99–111. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108.

Poespasari, Ellyne Dwi. (2019). 'The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community.' Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm. 1–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 657 PK/Pdt/2026, tanggal 20 Juli 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 868 K/Pdt/2025.

Pengadilan Negeri Payakumbuh. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2023.

Pengadilan Tinggi Padang. Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-07
Section
Articles

How to Cite

BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6293

Similar Articles

71-80 of 508

You may also start an advanced similarity search for this article.