KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Violita Nyimas Ajeng Septiani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadya Aulia Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Mohammad Mahdy Fahrezy
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.
- References
-
Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1).
Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 9 2025.
Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. Journal of Contemporary Law Studies.
Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. “Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, “Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin,” Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01. 2018.
Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.
Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34-41.
Noviardi, Adri. “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).
Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, “Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 5, no. 8. 2026.
Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 94-102.
Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat,” Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Kurniawan, Vico Rayhananka Ihsan, Akhbar Karunia Ilahi, Rycho Alva Ridho Putra, Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga, EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erika Pebriana Safitri, Muhammad Ananda Pramudya Yuda, Annisa Nurwulan P, Armansyah Al Ghifachri, Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.