ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025
- Authors
-
-
Samuel Manik
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional
- Abstract
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.
- References
-
Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52.
Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata 'sponsor' dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).
Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.
Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.
Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.
Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.
Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.
Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.
Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).
Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).
Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.