KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS
- Authors
-
-
Muhammad Abdan Mukti Widodo
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Aditya Alif Hermawan
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Anggara Kautsar Puru D G
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Warisan, Hukum Adat, Keabsahan Pengalihan, Hereditatis Petitio, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Pengalihan tanah warisan berdasarkan hukum adat kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan melampaui kewenangan bertindak (beschikkingsonbevoegd), sebab sebelum adanya pembagian waris yang sah, tanah peninggalan tersebut berstatus sebagai kepemilikan bersama secara kolektif (gemeenschappelijk bezit) bagi seluruh ahli waris berdasarkan prinsip saisine (Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 5 UUPA), sehingga pengalihan sepihak tanpa kebulatan kehendak melanggar asas kesepakatan bersama, larangan jual beli barang milik orang lain (Pasal 1471 KUHPerdata), Pasal 37 jo. Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, serta Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/Pdt/2004 yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void). Sebagai bentuk perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan hak hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 jo. Pasal 835 KUHPerdata untuk menuntut penyerahan kembali objek warisan beserta hasilnya, serta mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri guna memohon pembatalan Akta Jual Beli (AJB), pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga melalui BPN, hingga pengosongan objek tanah; di mana pihak ketiga pembeli tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik apabila lalai memverifikasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2525 K/Pdt/2018, sehingga ia kehilangan hak penguasaan atas fisik tanah dan hanya berhak menuntut pengembalian uang transaksi kepada oknum ahli waris penjual.
- References
-
Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 80-90.
Aurelia, S., & Purba, H. (2025). Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT. G/2023/PN MDN). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6).
Hadji, K., Ilham, H. R. M., Huda, B. A., Raharjo, K., Al Mahdy, J. M., & Pratama, D. A. S. (2026). Status Hukum dan Perlindungan Ahli Waris Pada Peralihan Tanah Warisan Tanpa Prosedur Sah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 7128-7137.
Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 130-145.
Sarbini, I. (2024). KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima). NALAR: Journal Of Law and Sharia, 2(1), 81-95.
Syafi’i, A., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Sitanggang, T. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Daerah Gayo Lues). Jurnal Mutiara Hukum, 5(1), 1-13.
Ulin Nuha, H. L. L. (2021). Peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018). Indonesian Notary, 3(4), 37.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Karma Paramasanti, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.