ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- Authors
-
-
Alfian Rafi Sabad
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Tindak pidana korupsi, KUHP Nasional, UU Tipikor, lex specialis, kepastian hukum
- Abstract
- Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan hukum yang berdampak luas terhadap keuangan negara, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Pengaturan mengenai korupsi selama ini terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku dan memuat sejumlah ketentuan tindak pidana korupsi, antara lain Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang khusus pemberantasan korupsi, termasuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengidentifikasi persoalan yang dapat muncul dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pencatuman ketentuan korupsi dalam KUHP Nasional tidak serta-merta menghapus seluruh keberlakuan undang-undang khusus. Penegak hukum perlu memperhatikan pasal yang berlaku, sifat khusus suatu norma, ketentuan penyesuaian pidana, dan waktu terjadinya perbuatan. Kejelasan hubungan antar peraturan penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan pemberantasan korupsi tetap efektif.
- References
-
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Database Peraturan Perundang-undangan. https://peraturan.bpk.go.id/
Wijaya, A., Eryke, H., & Geri, S. (2026). Rekonstruksi harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4104
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisia Syaharani F, Karenina Marcentia, Sarah Maghfira Aulia P A, KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Diana Putri Cholifatin, Refika Aulia Salsabila, Hendri Weskya Data, Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Fauziyah, Ni Luh Made Puja Iswara Ratri, Aliffia Zahra, IMPLICATIONS OF THE WEAKENING OF THE RUPIAH EXCHANGE RATE ON THE DETERMINATION OF DUMPING MARGINS IN INTERNATIONAL TRADE: A LEGAL ANALYSIS WITHIN THE WTO FRAMEWORK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.