KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA
- Authors
-
-
Putri Ayu Welani
Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- auto-renewal, hukum perjanjian, konsumen, perjanjian elektronik, syarat sah perjanjian
- Abstract
- Perjanjian berlangganan layanan digital kerap memuat klausul perpanjangan otomatis (auto-renewal), yaitu mekanisme yang memperpanjang masa layanan dan menimbulkan pembayaran periode berikutnya apabila konsumen tidak membatalkan langganan dalam waktu yang ditentukan. Persoalan hukum timbul ketika informasi mengenai perpanjangan, besaran tagihan, waktu penagihan, atau prosedur pembatalan tidak disampaikan secara jelas. Artikel ini menganalisis keabsahan persetujuan konsumen terhadap klausul perpanjangan otomatis berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan perhatian khusus pada syarat kesepakatan serta hubungan klausul tersebut dengan hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis menunjukkan bahwa bentuk persetujuan elektronik dapat menjadi bukti kesepakatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek pembentukan perjanjian telah memenuhi hukum. Penilaian perlu mempertimbangkan cara informasi material ditampilkan, kesempatan konsumen mengetahui konsekuensi pembayaran berulang, bukti persetujuan, serta isi dan pelaksanaan klausul. Klausul perpanjangan otomatis tidak otomatis terlarang; keabsahan dan akibat hukumnya bergantung pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Artikel ini menekankan perlunya membedakan keberadaan klausul dalam dokumen elektronik dari penilaian hukum atas proses persetujuan dan penerapannya.
- References
-
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 18.
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
4. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6200
Similar Articles
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN UU KESEHATAN NO. 17/2023 DAN UU NARKOTIKA NO. 35/2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erhan Bagas Haidar, Agus Ariadi, PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.