KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
- Authors
-
-
Riskha Nur Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Naflah Salsabila Fiyanto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Erlita Karisma Ariditiya
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan
- Abstract
- Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.
- References
-
Al Makassary, Ridwan. 'Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.' Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).
Effendi. 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.' Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.
Fitriani, R. 'Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.' Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Rahman, A., & Febriani, S. 'Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.' Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.
Saputra, D., & Wardani, N. 'Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.' Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.
Syahril, M., & Putra, E. 'Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.' Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.
Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
Tala’, Mohammad Hatta. 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).
Yulianto. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.' Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).
Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.