KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Authors
  • Riskha Nur Ramadhani

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Naflah Salsabila Fiyanto

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
  • Erlita Karisma Ariditiya

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
    Author
Keywords:
Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan
Abstract
Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.
References

Al Makassary, Ridwan. 'Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.' Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).

Effendi. 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.' Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.

Fitriani, R. 'Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.' Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Rahman, A., & Febriani, S. 'Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.' Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.

Saputra, D., & Wardani, N. 'Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.' Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.

Syahril, M., & Putra, E. 'Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.' Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.

Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Tala’, Mohammad Hatta. 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).

Yulianto. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.' Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).

Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-04
Section
Articles

How to Cite

KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6187

Similar Articles

491-500 of 503

You may also start an advanced similarity search for this article.