PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
- Authors
-
-
Dahlan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Supriatna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.
- References
-
1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.
7. Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132
8. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214
9. Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU& page=1& perPage=50& search=115%2FPUU-XXII%2F2024
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nashwa Zahfarina Nabhan, Safa Abigail Setiyawan, Aurelia Ramadhani, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Wirna Hannum Harahap, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akil Ahmad Khaeru, Rabyatul Ramadhani, Ainun Husain, Irsyad Dahri, Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Diplomasi Regional ASEAN: Studi atas ASEAN Leaders’ Interface with ASEAN Youth 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.