PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
- Authors
-
-
Dahlan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Supriatna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.
- References
-
1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.
7. Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132
8. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214
9. Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU& page=1& perPage=50& search=115%2FPUU-XXII%2F2024
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Anabelle Orina, Lovetara Felincia, Fiola Aurelia Chandra, Kyara Angelic Sofian, Valentino Tan, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya fauzi, Kanaya Salsabilla, Nofa kamelia, Roni Rustandi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.