PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
- Authors
-
-
Dahlan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor -
Supriatna
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, SerangAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban hukum, berita bohong, hoaks, media sosial, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa penyebaran berita bohong atau hoax yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong melalui media sosial serta mengidentifikasi persoalan penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ketidakbenaran suatu informasi. Penegak hukum harus membuktikan unsur tindak pidana yang sesuai, bentuk kesalahan pelaku, serta akibat yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang digunakan. Perbedaan karakteristik penyebaran hoaks juga mengharuskan adanya pembedaan antara informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan, dan konten yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan korban, dan kebebasan berekspresi.
- References
-
1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024.
7. Apriadi, M. A., Prayoga, E., & Putriyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) melalui media pers dan media sosial. Jurnal Prakasa Hukum dan Masyrakat, 1(2). https://doi.org/10.6801/parama.v1i2.132
8. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(1), 67–73. https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4214
9. Muhammad, G. M., & Prabandani, H. W. (2023). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (hoax) di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi kasus di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 12(1), 27–47. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2434
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024
11. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU& page=1& perPage=50& search=115%2FPUU-XXII%2F2024
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.