Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Destu Andira
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Ari Teguh Persadanta Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Maulana Malik Tamrin
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Revy Ardhana Susanto
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pembinaan Narapidana, Residivisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, UU No. 22 Tahun 2022
- Abstract
- Artikel ini mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi program pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif mereduksi angka pengulangan tindak pidana (residivisme). Melalui pisau analisis hukum progresif dan kriminologi modern, pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif murni menuju reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menuntut perlakuan yang berpusat pada pemulihan mental serta penguasaan kecakapan hidup. Meskipun demikian, dinamika empiris memperlihatkan adanya kendala struktural yang masif, mulai dari masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana penunjang vokasional, hingga resistensi sosial berupa stigmatisasi pasca-bebas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan residivisme menghendaki penguatan asesmen risiko secara berkala, akselerasi program bimbingan lanjutan (aftercare), serta kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Modern dan Reintegrasi Sosial Narapidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 15(2), 112-129.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Tahanan dan Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Fitriani, E., & Raharjo, A. (2021). Efektivitas Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 45-60.
Hamzah, A. (2020). Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289-301.
Hariyanto, C. (2020). Dampak Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 175-192.
Kristiani, D., & Budiyanto, S. (2020). Implementasi Pembinaan Mental Kerohanian dalam Mengubah Pola Pikir Narapidana Residivis. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(1), 33-48.
Kusuma, M., & Wibisono, T. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pasca-Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 201-218.
Laksana, A. W., & Nugroho, S. (2021). Analisis Kriminologis Faktor Cause of Recidivism pada Mantan Narapidana. Jurnal Law & Justice, 6(1), 88-104.
Muladi, M. (2019). Hak Asasi Manusia, Politik Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugroho, A., & Rahayu, S. (2020). Stigmatisasi Sosial dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat. Jurnal Sosiologi Hukum, 8(2), 130-145.
Pratama, R., & Utami, I. A. (2022). Penerapan Risk and Needs Assessment dalam Penentuan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Criminal Law Studies, 4(2), 130-145.
Purwanto, H., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kendala Anggaran dan Fasilitas Vokasional pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Tata Kelola Hukum, 7(1), 62-78.
Raharjo, S., & Fitriani, D. (2022). Reorientasi Pembinaan Berbasis Criminogenic Needs untuk Mencegah Residivisme. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(2), 95-110.
Saleh, K. (2019). Prinsip Individualisasi Perlakuan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 512-530.
Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Model Lapas Industri Berbasis Sertifikasi Kompetensi Vokasional untuk Kemandirian WBP. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 8(2), 140-156.
Sudarto, S. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sujatno, A. (2018). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Cipta Manunggal.
Suryono, Y., & Wijaya, K. (2022). Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pokmas Lipas dalam Reintegrasi Sosial Eks-Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 22(1), 74-91.
Utami, P., & Pratama, A. (2021). Pentingnya Program Aftercare Bapas dalam Memutus Rantai Residivisme. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 50-65.
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savira Meigea Putri, Yoga Pratama, Panji Arsetyo Pratama, KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.