Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum
- Authors
-
-
Rowen Natanael
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Junior Tanuwidjaya
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Permana
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
- References
-
Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.
Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467
Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655
Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.
Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.
Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Leila Navisa Rabbaniyah, Mukhsin Achmad, KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.