Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum
- Authors
-
-
Rowen Natanael
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Junior Tanuwidjaya
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Permana
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
- References
-
Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.
Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467
Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655
Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.
Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.
Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widiyatmo Ekoputro, Novarinda Benti Dahu, Ega Purnama Satria, Singgih Darmawan, INTERNALISASI NILAI PATRIOTISME MELALUI PELESTARIAN SEJARAH PENDIDIKAN: STUDI DI MUSEUM PENDIDIKAN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widiyatmo Ekoputro, Azzahra Faradhita Aulia, Kamilatus Solehah, Achmad Zaki Ardasir, PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP PATRIOTISME PADA MAHASISWA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sausan Maulidyah Fahruri, RESPON IBU RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.