Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum
- Authors
-
-
Rowen Natanael
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Junior Tanuwidjaya
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Permana
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
- References
-
Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.
Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467
Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655
Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.
Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.
Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.