Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum
- Authors
-
-
Rowen Natanael
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Junior Tanuwidjaya
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Permana
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
- References
-
Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.
Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467
Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655
Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.
Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.
Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Mayasari, Lidya Puspita Sari, Muhammad Dzaki El Shirazi, REKONSTRUKSI PENDIDIKAN PANCASILA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MEMBANGUN ETIKA DIGITAL DAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.